Pasal 6 ayat (2) secara tegas menyebutkan, besaran pensiun pokok bagi presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," demikian bunyi ketentuan tersebut.
Tak hanya uang pensiun, mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan pegawai negeri.
Fasilitas yang disediakan negara pun tidak sedikit.
Di antaranya biaya rumah tangga yang meliputi kebutuhan air, listrik, dan telepon. Negara juga menanggung biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.
Selain itu, mantan wapres berhak memperoleh rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya serta satu unit kendaraan milik negara berikut pengemudinya.
Ketentuan tersebut juga mengatur waktu pemberian hak-hak tersebut. Pembayaran uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, hingga perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Bahkan, Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 turut mengatur hak mantan presiden dan wakil presiden untuk memiliki staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran bukan satu-satunya faktor penentu hilangnya atau tetap berlakunya hak-hak tersebut. Status resmi pemberhentian dan ketentuan hukum yang berlaku menjadi hal penting untuk diperhatikan.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
