Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengaku mendapat banyak saran dan masukan dari Prabowo. Salah satunya agar tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran kepada wartawan.
Namun, pernyataan Gibran mengenai saran Presiden Prabowo tersebut justru mendapat bantahan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan.
Syahganda menegaskan, Gibran tidak lagi memiliki ruang untuk melanjutkan pertarungan hukum terkait polemik dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Menurutnya, persoalan tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.
Syahganda mengaku menyampaikan hal tersebut setelah berkomunikasi dengan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
"Ya, seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengeklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran tidak punya waktu, tidak punya lagi alasan untuk fight. Jadi itu yang benar," ucap Syahganda dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan berbeda dari sejumlah pihak tersebut membuat kabar pengunduran diri Gibran semakin menjadi sorotan. Publik kini menanti kejelasan mengenai status jabatan Wakil Presiden serta kepastian resmi dari pihak terkait.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
