BANDUNG, iNewsPangandaran.id - Kejahatan siber makin canggih! Kini, pelaku tak hanya mengandalkan pesan palsu, tetapi juga memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memalsukan wajah, suara, hingga video demi menipu korban.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor serta peran aktif pers dalam mengedukasi publik.
Hal itu disampaikan Nezar secara daring dalam Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 yang digelar PWI Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).
Nezar mengungkapkan, modus kejahatan digital seperti rekayasa sosial (social engineering), phishing, SIM swap, deepfake, dan voice cloning semakin sulit dikenali karena memanfaatkan teknologi AI.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2026 yang disampaikannya, lebih dari 608 ribu kasus penipuan telah ditangani melalui Indonesia Anti-Scam Centre.
“Literasi tinggi tidak otomatis membuat kita aman. Kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” ujar Nezar.
Pemerintah, lanjutnya, telah memberlakukan registrasi biometrik nomor seluler secara penuh sejak 1 Juli 2026 untuk memperkuat validitas identitas pelanggan dan menekan penyalahgunaan layanan komunikasi. Penindakan terhadap judi daring dan penipuan digital juga terus dilakukan bersama OJK, Bank Indonesia, serta aparat penegak hukum.
Nezar menegaskan, penanganan kejahatan digital tak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Ia meminta media aktif menyebarkan informasi akurat, meluruskan hoaks, dan mengedukasi masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan.
Pelaku UMKM juga diminta meningkatkan keamanan akun usaha, memverifikasi pembayaran, serta memahami saluran pelaporan jika menjadi korban. Di Jawa Barat, terdapat sekitar 8,43 juta pedagang pengguna QRIS yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan keamanan digital.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, yang menyampaikan dukungan secara daring karena mengikuti agenda KPK di Serang, Banten, turut mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut. Ia berharap pers terus menjadi penyedia informasi terverifikasi sekaligus mitra strategis dalam meningkatkan literasi digital.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima penghargaan atas upaya transformasi dan inovasi digital serta peningkatan literasi masyarakat.
Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila menilai perlindungan data dan edukasi masyarakat harus berjalan beriringan. Ia juga menyoroti keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik (e-voting Pilkades) di 92 desa, dengan pendampingan bagi pemilih, termasuk lanjut usia.
Fajar menegaskan, media memiliki peran penting dalam memberikan edukasi sekaligus melindungi masyarakat dari hoaks dan penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab.
Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan mengatakan, jurnalis kini dituntut tidak hanya memberitakan kejahatan setelah terjadi, tetapi juga membantu masyarakat mengenali ancamannya sejak dini.
Menurutnya, pemalsuan suara dan wajah menggunakan AI membuktikan bahwa kemampuan menggunakan perangkat digital belum tentu membuat seseorang terhindar dari penipuan.
Pers juga harus menjaga akurasi informasi melalui verifikasi agar tidak ikut menyebarkan hoaks di tengah maraknya penggunaan AI.
Sementara itu, Ketua JHB Suyono Widik menjelaskan, BDSF 2026 sekaligus meluncurkan gerakan Bandung Aman Digital sebagai respons atas maraknya kejahatan berbasis AI di Kota Bandung.
Ia mengingatkan, dampak manipulasi AI bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga persoalan sosial. Rekayasa suara dan visual yang terlihat meyakinkan berpotensi memicu kesalahpahaman serius, bahkan keretakan rumah tangga.
Melalui forum tersebut, para pihak berharap kolaborasi pemerintah, industri, aparat penegak hukum, akademisi, dan media dapat memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mewujudkan ruang digital yang lebih aman.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
