PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Dugaan monopoli dalam rantai pasok makanan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sindangwangi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mulai bikin geger. Karang Taruna Bina Remaja Desa Sindangwangi melayangkan surat aduan ke DPRD Pangandaran. Aduan tersebut berkaitan dengan keterlibatan pemasok lokal dalam memenuhi kebutuhan SPPG.
Menindaklanjuti laporan itu, Komisi II DPRD Pangandaran turun langsung melakukan pemantauan ke SPPG Sindangwangi. Ketua Komisi II DPRD Pangandaran, Sri Rahayu, menyebut persoalan yang ditemukan sementara ini lebih mengarah pada miskomunikasi antara pengelola SPPG, BUMDes, dan Karang Taruna.
"Untuk sementara sudah clear. Kurang komunikasi saja," ujar Sri saat pemantauan.
Menurut Sri, BUMDes Sindangwangi sebelumnya memang sempat terlibat dalam memasok kebutuhan SPPG. Namun, kerja sama tersebut tidak berlanjut sehingga memunculkan keberatan dari pihak lokal.
Persoalan itu kemudian berujung pada pengaduan ke DPRD. Komisi II pun meminta seluruh pihak duduk bersama untuk mencari jalan keluar.
"Harus komunikasi. Mudah-mudahan hari ini juga katanya mau bersama-sama duduk bersama," katanya.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
