PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Persoalan banjir yang terus menghantui kawasan pertanian di wilayah Mangunjaya dan Padaherang kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret setelah bertahun-tahun petani harus menghadapi banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.
Hal itu disampaikan Asep usai mengikuti rapat koordinasi yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Dinas Pertanian, BBWS Citanduy, para kepala desa, serta camat dari wilayah terdampak, Rabu (24/6/2026).
Menurut Asep, masalah banjir yang terjadi saat ini bukan persoalan baru. Ia menyebut kondisi tersebut merupakan kasus klasik yang terus berulang setiap tahun dan hingga kini belum mendapatkan penanganan menyeluruh.
“Harapan kami pemerintah daerah sudah mulai menyusun rencana besar pengelolaan tata kelola air yang terintegrasi. Di dalamnya harus mencakup kawasan resapan air, sumber mata air, embung hingga penanganan drainase dan limbah,” ujarnya.
Dari hasil rapat dan kajian yang dipaparkan BBWS Citanduy, DPRD bersama pemerintah daerah berencana menggabungkan seluruh usulan yang ada untuk diajukan kembali ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian.
Langkah tersebut difokuskan untuk mengatasi persoalan banjir yang selama ini mengganggu produktivitas lahan pertanian di wilayah Mangunjaya dan Padaherang yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Kabupaten Pangandaran.
Asep mengungkapkan, sedikitnya terdapat delapan desa yang berada dalam satu hamparan kawasan terdampak dan membutuhkan penanganan serius.
“Kalau kawasan ini bisa dioptimalkan, produksi pangan khususnya padi akan meningkat. Jadi tidak perlu membuka sawah baru, cukup mengoptimalkan lahan yang sudah ada dengan pengendalian tata air yang baik,” katanya.
Ia menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi petani adalah ketidakseimbangan ketersediaan air. Saat musim hujan, lahan pertanian terendam banjir akibat kelebihan air. Sebaliknya, ketika musim kemarau tiba, petani justru mengalami kekurangan pasokan air untuk mengairi sawah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Asep menyebut ada tiga langkah utama yang harus segera dilakukan, yakni normalisasi saluran, pembangunan kawasan resapan air, dan penguatan sistem konservasi air.
Dalam rapat itu, perhatian khusus juga tertuju pada kondisi Sungai Ciseel yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di kawasan tersebut.
Menurut Asep, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan elevasi dasar Sungai Ciseel saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan sejumlah saluran anak sungai yang bermuara ke sungai tersebut.
Akibatnya, aliran air dari saluran-saluran kecil tidak dapat mengalir secara optimal sehingga memicu genangan hingga banjir di kawasan pertanian dan permukiman warga.
“Yang paling utama harus dilakukan adalah normalisasi Sungai Ciseel. Kondisinya sekarang elevasi sungainya sudah lebih tinggi dibanding saluran-saluran yang masuk ke sana,” tegasnya.
Ia menyebut normalisasi Sungai Ciseel diperkirakan mencakup bentangan sekitar 7,8 kilometer. Meski cukup panjang, pekerjaan tersebut dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
DPRD bersama pemerintah daerah dan BBWS Citanduy juga akan melakukan kajian ulang terhadap kondisi terkini sungai, termasuk menghitung kembali elevasi dan menyusun skema pengendalian air yang paling efektif.
“Kita akan kaji ulang kondisi sekarang seperti apa, kemudian menyusun strategi pengendalian air agar persoalan banjir ini bisa ditangani secara menyeluruh,” pungkasnya.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
