PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Program makanan bergizi gratis (MBG) yang seharusnya jadi penyelamat perut anak sekolah justru berubah jadi mimpi buruk di Pangandaran. Delapan pelajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Attarbiyah Desa Kertajaya tumbang usai menyantap menu MBG.
Belakangan terungkap, 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan makanan itu nekat beroperasi tanpa mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Kesehatan Pangandaran, Yadi Sukmayadi, mengaku baru dua SPPG yang berani mengajukan permohonan SLHS. Itupun belum selesai karena persyaratan belum terpenuhi.
“Masalah ini akan dibahas tim pengawasan di rapat evaluasi bersama SPPG. Tapi faktanya, baru dua yang ajukan, dan itu pun belum tuntas,” jelas Yadi, Kamis (2/10/2025).
Padahal, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah memberi batas waktu sampai akhir Oktober 2025. Tanpa sertifikat itu, jaminan higienitas makanan masih abu-abu. Dan kini, publik semakin geram setelah ada siswa yang jadi korban keracunan.
Guru MI Attarbiyah, Tati, menceritakan, gejala keracunan muncul tak lama setelah jam makan pagi. Menu MBG kala itu terdiri dari capcay, ayam kecap, tahu, jeruk, dan nasi. Delapan siswa Salsa (10), Putri (11), Pika (11), Yola (8), M. Riska (9), Hamed (11), Ika (8), dan Aleksa (11) mendadak mual, muntah, hingga dilarikan ke Puskesmas Cigugur.
Kepala Puskesmas Cigugur, Suharna, menegaskan saat ini kondisi siswa sudah membaik. “Tidak ada tambahan korban. Hanya satu anak yang masih dirawat karena punya riwayat sakit lambung. Lainnya sudah dipulangkan,” katanya.
Meski begitu, sorotan tajam dialamatkan pada SPPG. Dinas Kesehatan sudah membawa sampel makanan dan muntahan siswa ke laboratorium untuk uji kandungan bakteri. Hasilnya akan jadi bukti apakah makanan dari SPPG ini memang jadi biang kerok.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pangandaran, Agus Nurdin, ikut angkat bicara. Ia menyesalkan minimnya koordinasi antara SPPG dengan pihaknya.
“Seharusnya ada komunikasi. Apalagi makanan mereka juga masuk ke sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan,” tegas Agus.
Fakta bahwa belasan SPPG beroperasi tanpa sertifikat laik higienis membuat kasus ini makin panas. Bagaimana bisa ribuan porsi makanan anak sekolah dipasok pihak yang tak punya standar kesehatan resmi?
Program MBG yang digadang-gadang jadi simbol perhatian pemerintah kini justru jadi sorotan miring. Jika SPPG terus dibiarkan beroperasi tanpa sertifikat, bukan tak mungkin kasus keracunan massal akan kembali terulang.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
