Arif juga menyorot pembentukan Satgasus Penyelesaian Konflik Hutan (PKH) yang dianggap tak jelas dasar hukumnya.
“Kalau mau serius, satgas itu jangan cuma periksa rakyat kecil. Tertibkan semua izin konsesi pengusaha besar, tindak pejabat KLHK yang main mata, itu baru benar!” katanya.
Menurutnya, banyak praktik mafia tanah yang melibatkan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“BPN ini sudah sesat berpikir! Paradigmanya masih kolonial, tanah dianggap milik negara yang bisa dijual seenaknya. Bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan oligarki,” sindirnya.
Lebih jauh, Arif menuding tanah yang dikelola BUMN seperti PTPN dan Perhutani justru menjadi ladang bisnis yang jauh dari rakyat.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
