Keterbatasan SDM terlatih serta lemahnya sistem digitalisasi pelaporan juga menjadi catatan penting yang harus segera diperbaiki.
Direktur Eksekutif PPW, Azaz Fauzan, S.H., menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini.
“Dengan anggaran sebesar Rp50 triliun, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Hasil pengawasan pada 4.000 dapur MBG menunjukkan tren positif, tetapi juga membuka ruang kritik. Jika tidak ada perbaikan signifikan pada sistem pelaporan, kualitas SDM, dan transparansi, maka ada risiko program ini hanya menjadi proyek besar tanpa dampak maksimal bagi anak bangsa,” ujarnya.
PPW mendorong adanya audit independen yang dipublikasikan secara rutin agar masyarakat bisa menilai jalannya program secara objektif. Selain itu, partisipasi publik dalam monitoring dapur dan distribusi dinilai sangat penting untuk mencegah potensi penyimpangan.
Tak hanya itu, integrasi sistem digital yang transparan juga dianggap mendesak, agar alur logistik dan penggunaan anggaran dapat dipantau secara terbuka. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan standar gizi dan keamanan pangan pun dinilai mutlak diperlukan.
PPW berkomitmen terus mengawal jalannya Program MBG, agar tidak hanya menjadi kebijakan populis, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Editor : Irfan Ramdiansyah
