Ia juga berharap aparat penegak hukum, bupati dan inspektorat segera bertindak tegas mengusut tuntas serta melakukan audit internal di tubuh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
Menurutnya, sektor pariwisata adalah ujung tombak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pangandaran. Oleh karena itu, keberadaannya harus dijaga dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat.
"Pungli dan tiket palsu tidak hanya merusak citra daerah, tapi juga memukul kepercayaan wisatawan yang berkunjung. Ini bisa berdampak jangka panjang jika tidak segera ditangani,"tegasnya.
Ade juga mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut tuntas dugaan tersebut, serta meminta agar Inspektorat bergerak cepat melakukan audit internal di tubuh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Sebelumnya, isu dugaan pungli dan tiket wisata palsu mencuat ke permukaan. Ade berharap, semua pihak bersikap terbuka dan tidak menutupi permasalahan ini. Ia juga mengingatkan agar momentum ini menjadi evaluasi menyeluruh dalam pengelolaan sektor wisata.
"Jangan hanya ke anak buah pegawai Non-ASN saja yang jadi korban, tapi siapa di balik semua ini. Pangandaran punya potensi besar sebagai destinasi unggulan. Jangan sampai tercoreng oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan keuntungan pribadi,"pungkasnya.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
