"Tolonglah akui kami, karena bagaimanapun kita sebagai pemerintah desa adalah garda terbawah dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan." ujarnya.
"Karena, status kita sendiri belum jelas seperti apa. Apakah kita masuknya ASN, apakah P3K?," tambahnya.
Sementara, Ia dan perangkat desa lainnya dituntut memakai seragam seperti ASN tapi statusnya belum jelas.
"Makanya, kita memprotes, tolonglah akui kami dari segi status seperti apa yang kami inginkan,"harapnya.
Sementara itu, menurut Ketua PPDI Kabupaten Pangandaran Dede Wahyu mengatakan, bukan hanya di Pangandaran saja, ini gerakan nya gerakan nasional sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan status perangkat desa.
"Selama ini belum ada kejelasan, yang pasti dalam regulasi undang-undang desa. maupun Asn bahwa kami perangkat desa ataupun kepala desa tidak jelas, apakah termasuk ASN atau P3K atau yang lainnya itu tidak ada kejelasan," katanya.
Dan hasil dari rapat koordinasi nasional, " Kita akan melakukan aksi ke Jakarta untuk menuntut kejelasan status kepegawaian perangkat desa ataupun kepala desa," pungkasnya.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
