PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dorong warga melakukan pengaduan atau pelaporan, jika merasa dirugikan dengan adanya aktivitas galian C.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, kewenangan soal tambang galian C, dari mulai perizinan, pengawasan dan penindakan memang berada di provinsi.
"Dan pemerintah daerah hanya memberikan rekomendasi, kemudian berkoordinasi jika terjadi kerusakan lingkungan," katanya, Rabu 22 Februari 2023.
Menurut Asep, pemda harus berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi jika ada warga yang mengadu atau mengeluhkan terkait aktivitas galian C ilegal.
"Nantinya pemerintah provinsi akan turun dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, untuk melihat seperti apa di lapangan," ujarnya.
Dia juga mengarahkan kepada masyarakat untuk mengadu lewat Satpol PP, Dinas Perizinan, Dinas PUPR atau ke Mall Pelayanan Publik. Kemudian ada yang bisa menjadi rujukan semuanya, yakni Rancang Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
"Selain itu, keputusan Kementrian ESDM Nomor 98/2019 tentang peta bentangan karst di Kabupaten Pangandaran. Bisa dilihat kasrt yang dibolehkan dan tidak dibolehkan," ucapnya.
Tak hanya itu saja tambah Asep, yang bisa jadi rujukan selanjutnya yakni peraturan pemerintah Nomor 21/2021 tentang penataan ruang. Kemudian RTRW provinsi juga jadi rujukan.
"Masyarakat yang merasa dirugikan atau merasa terganggu, tidak perlu takut untuk melakukan pengaduan. Jangan takut, sampaikan saja, kami terbuka," tegasnya.
Setelah ada pengaduan, kata Asep, pemerintah wajib untuk menindaklanjutinya.
Sementara itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyebutkan, bahwa soal izin tambang galian C sepenuhnya ada di pemerintah provinsi.
"Tapi tentu itu harus diatur, mana yang boleh dieksploitasi dan tidak. Kami tinggal mengawasi tata ruang di daerah. Sekarang banyak yang liar (galian C), hanya ada satu perusahaan yang berizin," sebutnya.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
