TKD Berkurang, Aspirasi Rakyat Tetap Menumpuk! Pengamat: Otonomi Daerah Jangan Kehilangan Makna

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Aspirasi masyarakat terhadap pembangunan tak pernah surut. Jalan mulus, pelayanan kesehatan, pendidikan berkualitas hingga lapangan pekerjaan tetap menjadi harapan rakyat. Namun, bagaimana pemerintah daerah bisa mewujudkannya jika kemampuan fiskal justru semakin terbatas akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat?

Persoalan tersebut menjadi sorotan Fredy, pengamat kebijakan publik. Menurutnya, keterbatasan anggaran jangan sampai membuat otonomi daerah kehilangan makna.

Dia menilai, pemerintah daerah menghadapi dilema. Di satu sisi, tuntutan masyarakat terus meningkat, sementara di sisi lain ruang fiskal semakin sempit. Padahal, pemerintah tetap dituntut memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Jangan sampai rakyat terus diminta bersabar menunggu pembangunan, sementara pemerintah daerah terus dibebani tanggung jawab tanpa dukungan anggaran yang memadai. Otonomi daerah jangan hanya besar dalam kewenangan, tetapi kecil dalam kemampuan membiayai kebutuhan rakyat," tegas Fredy.

Menurutnya, desentralisasi kewenangan harus berjalan seiring dengan desentralisasi fiskal. Hal ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Editor: Irfan Ramdiansyah