Jalan Marenca-Pasir Cury Langkaplancar Rusak Parah Sejak 2014, Warga Minta Pemerintah Turun Tangan

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Keluhan warga terkait kondisi infrastruktur jalan kembali mencuat di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sebuah video yang diunggah akun TikTok @borzuis618 memperlihatkan kondisi jalan berbatu, berlubang dan berlumpur yang disebut warga telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun.

Dalam video tersebut, seorang warga menyampaikan kritik terhadap kondisi jalan yang disebut berada di kawasan Marenca/Pasir Cury Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.

Ia mengatakan masyarakat sebenarnya bangga memiliki kepala daerah, namun kebanggaan tersebut dinilai belum lengkap apabila masih ada jalan yang kondisinya memprihatinkan.

“Ulah bangga boga bupati geulis, boga gubernur kasep. Tapi can bisa dibanggakeun lamun urang ngaliwat ka jalan ieu,” ujar warga di video tersebut dalam bahasa Sunda.

Menurutnya, kondisi jalan sepanjang sekitar tiga kilometer tersebut sudah rusak sejak 2014 hingga 2026.

Baca Juga

Tah Pa Dedi! Lain Garut Jeung Sukabumi Wae, Ucapan Mang Tarli Viral di Facebook, Curhat Jalan Rusak

“Eta jalan ti tahun 2014 nepi ka ayeuna 2026 geus rek beak. Euweuh janji hiji ge nu ditepati ku Kabupaten Pangandaran,” katanya.

Ia menggambarkan, pada musim kemarau saja warga sudah kesulitan melintasi jalan tersebut. Kondisinya dinilai akan semakin berbahaya ketika musim hujan karena jalan berubah menjadi licin dan berlumpur.

Dalam rekaman, kendaraan yang ditumpangi warga tampak harus berjibaku melewati jalan tanah berbatu dan bergelombang. Guncangan kendaraan terdengar cukup keras saat melintasi sejumlah titik kerusakan.

Suara penumpang bahkan beberapa kali terdengar mengucapkan “Astagfirullah”, “Allahu Akbar”, “Tobat, tobat, tobat”, hingga meminta perhatian Bupati Pangandaran.

“Hoyong diperhatoskeun Bu Citra... Ya Allah Gusti Nu Agung,” terdengar dalam rekaman tersebut.

Warga juga menyampaikan kritik terkait perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur.

Ia menyinggung pembangunan jalan di daerah lain serta bantuan pemerintah untuk korban bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT.

“Gubernur ngaluis-luis jalan jauh lain didieu... komo boga duit jauh-jauh ka NTT nyumbangna. Tah sumbang tah jalan ieu heula, benerkeun heula Kabupaten Pangandaran,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah, salah satunya akses jalan.
Ia bahkan meminta agar ruas jalan sepanjang sekitar tiga kilometer tersebut segera diperbaiki.

“Meun hayang dipuji ku masyarakatna, urang sabagai pendukungna, sok tah benerkeun heula ieu jalan sepanjang 3 kilometer. Boro-boro diaspal, dicor, pengerasan ge can aya,” katanya.

Unggahan tersebut kemudian memicu beragam tanggapan dari warganet. Sejumlah warganet mempertanyakan terlebih dahulu status kewenangan ruas jalan yang dikeluhkan. Mereka mengingatkan bahwa penanganan jalan harus disesuaikan dengan statusnya, apakah merupakan jalan desa, jalan kabupaten atau jalan provinsi.

Dalam kolom komentar, akun seperti @Warso Parigi, @Erus Cepy Setiawan, @Aby dan @Yayan Mulyana turut menyoroti persoalan tersebut.

Sebagian warganet menilai, apabila jalan tersebut merupakan jalan desa, masyarakat dapat menyampaikan usulan kepada pemerintah desa dan kecamatan agar penanganannya dilakukan melalui mekanisme yang sesuai, termasuk pemanfaatan Dana Desa apabila memenuhi ketentuan.

Selain persoalan kewenangan, sejumlah komentar juga memperdebatkan pernyataan warga yang mengaitkan kondisi jalan dengan bantuan untuk korban bencana di NTT.

Menurut sebagian warganet, persoalan bantuan kemanusiaan untuk daerah lain tidak serta-merta berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam memperbaiki ruas jalan di tingkat lokal.

Di sisi lain, sejumlah komentar justru berharap kritik tersebut menjadi perhatian pemerintah agar kondisi infrastruktur di wilayah pedesaan segera mendapat penanganan. Sorotan juga berkembang ke persoalan janji politik pemerintahan sebelumnya serta harapan masyarakat agar kepemimpinan saat ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur.

Editor : Irfan Ramdiansyah