MBG Pangandaran Diterpa Dugaan Monopoli Supplier, Warga Mengaku Tersingkir Meski Harga Lebih Murah

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat lokal justru menuai sorotan di Pangandaran. Sejumlah warga mengaku kecewa karena tidak mendapat kesempatan menjadi pemasok kebutuhan dapur untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pananjung Dua, meski mengklaim mampu menyediakan barang dengan harga lebih murah.

Salah seorang warga Pananjung, Samingin (50), mengungkapkan kekecewaannya lantaran usahanya untuk menjadi supplier kebutuhan dapur MBG tidak mendapat respons positif. Menurutnya, pelaku usaha lokal semestinya menjadi prioritas sebelum kebutuhan dapur dipasok dari luar daerah.

"Saya mau suplai barang ke dapur SPPG Pananjung 2 itu tidak dikasih. Harusnya memberdayakan warga sekitar dulu sebelum ke luar daerah. Padahal di kita harganya lebih murah," ujar Samingin saat ditemui di kawasan TIC Pangandaran, Selasa (23/6/2026).

Ia menyebut selama ini sejumlah kebutuhan dapur justru didatangkan dari luar Pangandaran, termasuk dari wilayah Gandrung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kondisi tersebut, kata dia, sudah berlangsung cukup lama dan membuat pelaku usaha lokal hanya menjadi penonton di daerah sendiri.

"Banyak supplier warga sekitar Pananjung yang tidak diakomodir. Kesannya dimonopoli. Padahal kalau belanja kebutuhan dapur dari warga sekitar, ekonomi lokal juga ikut bergerak," katanya.

Samingin mengaku pernah menawarkan pasokan beras dengan harga Rp13 ribu per kilogram. Menurutnya, kualitas beras yang ia tawarkan tidak kalah dengan produk yang selama ini masuk ke dapur MBG. Namun tawaran tersebut tidak diterima.

"Beras yang masuk ke dapur setahu saya sekitar Rp14 ribu sampai Rp15 ribu per kilogram. Saya tawarkan lebih murah tapi tidak diterima," ucapnya.

Tak hanya beras, ia juga mengaku pernah menawarkan ayam broiler dengan harga Rp35 ribu hingga Rp36 ribu per kilogram. Namun dapur MBG disebut tetap mengambil pasokan dari pihak lain dengan harga lebih tinggi.

"Dulu kami tawarkan Rp35 ribu sampai Rp36 ribu per kilogram. Tapi malah ambil dari pihak lain sekitar Rp38 ribu per kilogram," katanya.

Atas kondisi itu, Samingin menduga terdapat dominasi pihak mitra dalam menentukan pemasok bahan kebutuhan dapur. Ia bahkan menilai seluruh keputusan strategis di lingkungan SPPG lebih banyak ditentukan oleh yayasan mitra.

Menurutnya, yayasan mitra yang disebut bernama MBGIE berasal dari luar Pangandaran. Ia mempertanyakan mekanisme kerja sama yang berjalan, karena menurut pemahamannya, mitra hanya bertugas menyediakan sarana dan fasilitas pendukung operasional.

Baca Juga

Program MBG di Pangandaran Libur Sementara Ikuti Jadwal Sekolah

"Semua keputusan di SPPG malah ada di mitra saja. SPPI tidak punya keberanian sebelum mendapatkan restu dari mitra. Menurut saya itu sudah menyalahi aturan," ujarnya.

Ia juga menyoroti belum dilibatkannya Koperasi Desa Merah Putih maupun BUMDes setempat dalam rantai pasok kebutuhan dapur MBG.
"Intinya semua dikuasai, karena sudah bisa mengendalikan SPPI," katanya.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala SPPG Pananjung Dua, Yusdhitiar Gunawan, menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk atau menentukan supplier bahan baku. Menurutnya, seluruh proses pengadaan dilakukan oleh pihak mitra, sedangkan SPPG hanya bertugas melakukan pengawasan kualitas barang yang masuk ke dapur.

"Tugas kami bersama tim office adalah melakukan pengawasan. Pengawasan dilakukan setelah barang datang. Kalau kualitas barang sesuai, masuk dapur dan diolah. Kalau tidak sesuai, dikembalikan ke supplier untuk diganti atau diganti supplier lain," ujar Yusdhitiar saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Ia menjelaskan setiap calon supplier terlebih dahulu mengajukan proposal harga yang kemudian diteruskan kepada pihak mitra untuk dilakukan kajian. Selain itu, supplier juga diwajibkan menyerahkan sampel produk guna menjalani proses pengujian sebelum memperoleh pesanan rutin.

"Biasanya pengujian sampel dilakukan setiap Sabtu dan Minggu. Setelah harga dan kualitas dinilai layak, mitra yang melakukan pemesanan," katanya.

Yusdhitiar mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 54 supplier yang bekerja sama memenuhi kebutuhan dapur MBG Pananjung Dua. Kerja sama tersebut dilakukan berdasarkan kontrak dengan mempertimbangkan standar mutu produk. Ia juga membantah anggapan bahwa seluruh bahan baku berasal dari luar Pangandaran. Menurutnya, sebagian besar komoditas justru dipasok dari petani, peternak, dan nelayan lokal.

"Melon dari petani Pangandaran, ketimun dari Langkaplancar, pakis, kangkung, daun singkong juga dari wilayah sekitar. Ikan laut tentu dari Pangandaran karena melimpah. Udang dari tambak Karangtirta Batuhiu, ayam juga dari Kabupaten Pangandaran," ujarnya.

Namun untuk beberapa jenis sayuran yang tidak tersedia di Pangandaran, pasokan terpaksa didatangkan dari luar daerah. Saat ditanya mengenai keterlibatan mitra dalam pencarian dan penentuan supplier, Yusdhitiar mengaku berdasarkan aturan yang dipahaminya, pihaknya tidak diperbolehkan melakukan pengadaan bahan pangan.

"Yang kami pahami, kami sebagai petugas BGN atau ASN tidak diperbolehkan melakukan pengadaan bahan. Bahkan bukan hanya tidak diperbolehkan, tetapi memang dilarang terlibat dalam pengadaan bahan," tegasnya.

Dengan demikian, seluruh proses pengadaan kebutuhan dapur MBG dilakukan langsung oleh mitra yang telah bekerja sama, sementara SPPG berfokus pada pengawasan dan memastikan kualitas layanan serta bahan yang diterima sesuai standar yang telah ditetapkan.

Editor : Irfan Ramdiansyah