Tebing 10 Meter Ambrol! Ketua DPRD Pangandaran Turun Tangan Tinjau Proyek Relokasi Eks Pasar Wisata

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Insiden longsor yang menghantam proyek pembangunan rumah relokasi bagi eks penghuni Pasar Wisata (PW) Pangandaran langsung mendapat perhatian serius dari pimpinan legislatif daerah. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin AMM, turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi proyek yang terdampak di kawasan Desa Sukahurip, Kecamatan Pangandaran, Rabu (11/3/2026).

Seperti diketahui, sebuah tebing setinggi kurang lebih 10 meter tiba-tiba ambrol dan menimpa bangunan rumah relokasi yang pembangunannya nyaris rampung. Peristiwa tersebut membuat sebagian bangunan rusak dan memicu kekhawatiran terkait kondisi tanah di kawasan tersebut.

Baca Juga

Video Giwangsari Advokat Viral, Soroti Lokasi Relokasi Pedagang Pasar Wisata Sukahurip Longsor

Pantauan di lapangan, Ketua DPRD Pangandaran datang bersama sejumlah pihak terkait, mulai dari Kepala Desa Sukahurip, perwakilan Dinas PUPR, Dinas Sosial, BPBD, hingga Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ikut terlibat dalam pembangunan rumah relokasi tersebut.

Asep Noordin mengatakan, kedatangannya ke lokasi bertujuan memastikan kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus mengevaluasi langkah yang harus segera dilakukan agar pembangunan rumah relokasi tetap aman bagi para penerima manfaat.

“Hari ini saya didampingi oleh kepala desa, PUPR, Dinsos, BPBD, dan juga dari KSM untuk melihat langsung situasi di lapangan di wilayah yang direncanakan sebagai lokasi relokasi bagi eks penghuni Pasar Wisata,” kata Asep saat meninjau lokasi.

Baca Juga

Diguyur Hujan Deras, Tembok Kantor Desa-SDN 4 Padaherang Ambrol, Akses Jalan Lumpuh!

Ia menjelaskan, pembangunan rumah relokasi ini dilakukan dengan skema bantuan langsung kepada para penerima manfaat. Dana pembangunan diberikan kepada warga penerima, kemudian proses pembangunan rumah bisa dilakukan secara mandiri ataupun melalui kelompok masyarakat seperti KSM.

“Jadi ini dibangun dari bantuan yang diberikan kepada penerima, kemudian mereka bisa membangun melalui KSM atau secara mandiri,” jelasnya.

Namun, setelah melihat langsung kondisi di lapangan, Asep mengaku cukup khawatir dengan karakter tanah di kawasan tersebut. Menurutnya, struktur tanah yang didominasi tanah merah dan batu lempung memiliki potensi longsor yang cukup tinggi jika tidak ditangani dengan baik.

Baca Juga

Tebing Setinggi 15 Meter Longsor di Kalipucang Pangandaran, Lalin Diberlakukan Sistem Buka Tutup

“Memang wilayah ini tanahnya tanah merah dan batu lempung. Saya yakin potensi longsornya cukup tinggi,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah teknis agar kejadian longsor tidak kembali terulang dan tidak membahayakan para calon penghuni rumah relokasi. Salah satu langkah yang ia dorong adalah pembangunan terasering di bagian belakang area permukiman yang berbatasan langsung dengan tebing.

“Di bagian belakang ini minimal harus dilakukan terasering sekitar enam meter. Ini penting untuk mengurangi tekanan tanah dari atas,” tegasnya.

Baca Juga

Tangisan Gunung Kuda, Jeritan Maut dari Perut Tambang Bobos Cirebon

Selain itu, ia juga menilai perlu adanya pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di sejumlah titik, khususnya di sisi kanan, kiri, dan bagian depan area bangunan yang mengalami perbedaan level tanah.

Menurutnya, infrastruktur penahan tanah tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan permukiman yang sedang dibangun.

Tak hanya itu, persoalan drainase juga menjadi sorotan utama. Asep menilai sistem saluran air di kawasan tersebut harus dirancang dengan baik agar air hujan tidak mengalir ke bawah dan mempercepat potensi longsor.

Baca Juga

Hoaks Video dan Foto Kejadian Longsor di Blok Emplak, Pangandaran

“Di setiap kelompok bangunan harus ada saluran air. Termasuk di bagian atas, di area yang dilakukan cutting bukit, juga harus dibuat saluran air dari unit ke unit supaya air tidak langsung turun ke bawah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sistem drainase yang baik merupakan kunci utama untuk menjaga keamanan kawasan relokasi tersebut dari ancaman longsor di masa depan.

Selain persoalan teknis bangunan, Asep juga menyoroti kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan kawasan relokasi. Ia meminta pemerintah daerah segera menyiapkan dokumen seperti site plan dan perencanaan fasilitas pendukung lainnya.

“Saya mohon pemerintah daerah menyiapkan dokumen-dokumennya, termasuk site plan dan kebutuhan lainnya,” katanya.

Fasilitas dasar bagi warga relokasi juga menjadi perhatian. Asep mengaku belum melihat adanya rencana pembangunan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) di kawasan tersebut, padahal fasilitas tersebut sangat penting bagi masyarakat yang akan menempati rumah relokasi.

“Ini juga sangat penting, MCK harus jelas nanti diatur seperti apa. Karena saya lihat belum ada,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa kebutuhan infrastruktur lain seperti akses jalan dan jaringan listrik juga harus segera direncanakan agar kawasan tersebut benar-benar layak huni.

Menurutnya, akses jalan minimal harus memungkinkan kendaraan besar seperti truk untuk masuk ke kawasan relokasi, terutama untuk mendukung aktivitas pembangunan dan kebutuhan warga ke depan.

“Sarana jalan juga harus disiapkan. Minimal kendaraan besar seperti truk bisa masuk,” katanya.

Selain jalan, jaringan listrik juga harus dipastikan tersedia sebelum rumah-rumah tersebut benar-benar ditempati oleh para penerima manfaat.

“Jaringan listrik juga harus sudah disiapkan,” tambahnya.

Terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur tambahan tersebut, Asep mengatakan pihaknya akan mencoba menghitung kebutuhan anggaran bersama pemerintah daerah. Ia berharap sejumlah fasilitas penting bisa mulai dianggarkan pada perubahan APBD mendatang, atau paling tidak masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027.

“Mudah-mudahan nanti di perubahan bisa dilaksanakan. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita upayakan dianggarkan di tahun 2027,” ujarnya.

Kunjungan Ketua DPRD Pangandaran ini sekaligus menjadi sinyal bahwa proyek relokasi eks penghuni Pasar Wisata menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama terkait aspek keamanan kawasan dan kelayakan hunian bagi masyarakat yang akan menempatinya.

Editor : Irfan Ramdiansyah