Peringatan Hari Tani, Arif Budiman: Petani Tersingkir, Elit Kenyang!

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2025 bukan sekadar seremoni. Bagi petani, momentum ini adalah dentuman alarm yang membongkar borok kejahatan agraria di negeri sendiri.

Arif Budiman, Dewan Syuro Serikat Petani Pasundan (SPP), dengan lantang menyatakan bahwa tanah negara hari ini bukan lagi milik rakyat.

Baca Juga

Malam Hari Tani Pecah! Kapolres Pangandaran Sampai Angkat Jempol untuk Ronggeng Amen

“Yang merasa punya tanah sekarang bukan petani, tapi segelintir elit, korporasi, dan pejabat yang menggadaikan kedaulatan bangsa atas nama investasi!” tegas Arif melalui pesan WhatsApp, Rabu (24/09/2025).

Ia mengungkapkan, jutaan hektare hutan telah berubah menjadi kebun sawit dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang penuh permainan kotor.

“42 juta hektare hutan berubah jadi kebun sawit, 13 juta hektare di antaranya sudah keluar HGU. Itu HGU haram!” ujarnya berapi-api.

Baca Juga

SPP Guncang Pangandaran! Pejabat dan Petani Kompak Joget di Hari Tani Nasional

Arif juga menyorot pembentukan Satgasus Penyelesaian Konflik Hutan (PKH) yang dianggap tak jelas dasar hukumnya.

“Kalau mau serius, satgas itu jangan cuma periksa rakyat kecil. Tertibkan semua izin konsesi pengusaha besar, tindak pejabat KLHK yang main mata, itu baru benar!” katanya.

Menurutnya, banyak praktik mafia tanah yang melibatkan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca Juga

Ratusan Petani Serikat Petani Pasundan Tuntut Pembebasan Lahan Cikencreng dari Klaim Investor

“BPN ini sudah sesat berpikir! Paradigmanya masih kolonial, tanah dianggap milik negara yang bisa dijual seenaknya. Bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan oligarki,” sindirnya.

Lebih jauh, Arif menuding tanah yang dikelola BUMN seperti PTPN dan Perhutani justru menjadi ladang bisnis yang jauh dari rakyat.

“PTPN itu bukan lagi alat produksi negara, tapi virus yang merusak! HGU habis, tanahnya malah diperdagangkan. Rakyat tetap miskin, buruh tetap sengsara!” tegasnya.

Ironisnya, meski banyak PTPN merugi, pemerintah tetap menyuntikkan modal.

“Utang numpuk, buruh diperas, rakyat makin miskin. Tapi PTPN tetap dipelihara. Ini bukan perusahaan negara, ini parasit negara!” tambahnya.

Dalam catatan Arif, kejahatan agraria di Indonesia adalah extraordinary crime.

“Korupsi tanah negara jauh lebih berbahaya daripada korupsi uang. Uang bisa dicetak, tanah tidak bisa! Kalau tanah habis, generasi kita habis!” tegasnya.

Ia mencontohkan, banyak tanah eks hak pakai negara dijual bebas. Dari lahan TNI AL di Kelapa Gading, bekas Bandara Kemayoran, hingga tanah eks HGU yang diperdagangkan melalui Bank Tanah ciptaan BPN.

“Bank Tanah itu seolah lembaga penyedia tanah, padahal calo tanah kelas negara!” ujar Arif.

Arif menegaskan, Hari Tani Nasional tahun ini harus menjadi momentum Presiden Prabowo menunjukkan keberpihakan pada rakyat.

“Apakah pemerintahan baru ini mau terus jadi bagian dari kejahatan, atau berani hentikan oligarki tanah?” tantangnya.

Menurutnya, kunci penyelesaian agraria hanya satu: Reforma Agraria Sejati.

“Kalau Prabowo benar-benar mau berpihak, bentuk Komite Nasional Reforma Agraria yang independen. Kalau tidak, rakyat siap merebut kembali tanahnya, meski dengan risiko darah!” ucapnya keras.

Arif menutup pernyataannya dengan peringatan keras.

“Tanah adalah sumber hidup. Kalau tanah dirampas, rakyat berhak melawan. Melawan bukan kejahatan, tapi harga diri! Jangan tunggu sampai petani bangkit dengan darah. Reforma Agraria harus dijalankan, atau negeri ini hancur karena ketamakan elitnya!”

Editor : Irfan Ramdiansyah