Skandal Tiket Palsu Pangandaran Berlarut, DPRD Menggertak: Bongkar Sampai ke Akar!

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Bau busuk kasus tiket wisata palsu di objek wisata Pangandaran makin menyengat! DPRD Kabupaten Pangandaran akhirnya angkat suara lantang, menekan jajaran SKPD dan aparat penegak hukum agar segera menuntaskan skandal memalukan yang sudah lama jadi buah bibir masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, blak-blakan dalam rapat kerja bersama Komisi I dan II, Inspektorat, serta Tim Saber Pungli. Ia menegaskan, DPRD tidak mau lagi persoalan tiket wisata abal-abal ini berlarut-larut tanpa kejelasan.

“Pada prinsipnya, DPRD mendesak agar SKPD terkait segera menuntaskan persoalan tiket wisata palsu ini. Jangan sampai jadi noda hitam pariwisata Pangandaran,” tegas Asep dengan nada tinggi.

Tak hanya ke SKPD, Asep juga mendesak pihak kepolisian, khususnya Polres Pangandaran, agar bergerak cepat.

“Kami mohon proses hukumnya dipercepat sesuai ketentuan hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tandasnya.

Dalam forum panas itu, Asep juga menembakkan kritik tajam soal pengelolaan retribusi wisata. Menurutnya, semua pendapatan pariwisata harus diumumkan terang-benderang ke publik.

“Harus ada keterbukaan! Bisa lewat media sosial, media massa, bahkan videotron. Masyarakat wajib tahu berapa pemasukan pariwisata setiap hari. Jangan sampai ada ruang gelap lagi,” ujar Asep.

Menurutnya, transparansi akan jadi benteng agar rakyat tidak terus dibohongi oleh oknum-oknum nakal.

“Semua harus bisa diakses langsung oleh masyarakat. Jangan ada yang ditutup rapat-rapat,” tambahnya.

Lebih jauh, Asep mendesak Inspektorat untuk tidak tinggal diam. Ia meminta dilakukan evaluasi total sekaligus pembinaan mental para pegawai.

“Inspektorat harus lebih keras! Libatkan ulama, psikiater, siapa pun yang bisa membantu agar mental birokrat kita bersih. Jangan sampai ada celah kebocoran lagi,” ucapnya dengan nada serius.

Di sisi lain, pihak kepolisian melalui Kasatreskrim Polres Pangandaran AKP Idas Wardias mengaku kasus ini belum masuk babak final. Polisi masih melakukan penelaahan untuk memastikan apakah ada unsur pidana korupsi dalam permainan tiket wisata palsu ini.

“Kasusnya masih berjalan, masih tahap penelaahan. Kita harus hati-hati, apakah ada tindak pidana korupsinya, itu yang sedang kita dalami,” kata Idas.

Namun, pernyataan itu justru memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Publik mendesak agar penyelidikan tidak bertele-tele.

Skandal yang sudah menyeret nama besar pariwisata Pangandaran ini dianggap sudah cukup lama menggantung tanpa kepastian.

Kasus tiket wisata palsu Pangandaran kini jadi ujian besar bagi DPRD, Pemkab, dan aparat penegak hukum. Masyarakat berharap, semua pihak serius menuntaskan perkara ini, bukan sekadar saling lempar wacana.

Apalagi, Pangandaran dikenal sebagai salah satu destinasi wisata primadona Jawa Barat. Jika dibiarkan, bukan hanya nama baik pariwisata yang tercoreng, tapi juga kepercayaan wisatawan yang bisa hancur.

Editor : Irfan Ramdiansyah