Warga Resah, Reaktivasi Jalur Kereta Banjar-Cijulang Minta Kepastian Nasib

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id – Proyek reaktivasi jalur kereta api Banjar-Cijulang oleh PT KAI dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menuai pro dan kontra. Di balik potensi besar untuk mendorong pariwisata dan aksesibilitas Pangandaran, bayang-bayang ketidakpastian mulai menghantui warga yang terdampak langsung oleh proyek ini.

Warga yang tinggal di sekitar jalur rel lama mulai mempertanyakan kejelasan arah dan nasib mereka. Kekhawatiran terbesar datang dari kemungkinan penggusuran tanpa kepastian ganti rugi yang layak.

Baca Juga

Banjar–Cijulang Siap Dilewati Kereta Lagi, Reaktivasi Dimulai Tahun Ini

“Sampai hari ini belum ada kejelasan soal rumah kami. Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami juga butuh keadilan,” ujar Iwan Mulyadi, salah satu warga terdampak, di Dusun Bojongsari Desa Babakan Kecamatan Pangandaran.

Hal serupa diungkapkan Hermato (45). Ia mengaku hingga kini belum ada satu pun pihak pemerintah yang datang untuk melakukan pendataan.

"Kami ini seperti dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Masa proyek sebesar ini, tapi warga terdampak belum juga didata? Kami butuh kejelasan," ucap Hermato dengan nada kecewa.

Warga cemas rumah dan lahan mereka akan tergusur demi pembangunan rel tanpa solusi jelas. Sementara belum ada kepastian terkait bentuk dan jumlah kompensasi bagi warga terdampak, membuat mereka merasa terabaikan.

Warga mendesak Pemkab Pangandaran dan DPRD untuk segera turun tangan dan memastikan proyek ini tidak menjadi bencana sosial. Mereka mengajukan tiga tuntutan utama:

- Dialog Terbuka: Mengadakan forum pertemuan antara pemerintah, PT KAI, dan warga untuk membahas rencana secara transparan.

- Informasi Jelas: Menyampaikan detail proyek, dampak, dan jadwal pelaksanaan dengan terbuka.

- Solusi Adil: Menyiapkan solusi bijak bagi warga yang terdampak, termasuk ganti rugi dan relokasi yang manusiawi.

Meski proyek reaktivasi ini dinilai strategis bagi kemajuan daerah, tanpa komunikasi yang efektif dan jaminan keadilan, proyek bisa berubah menjadi pemicu konflik sosial.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah. Mampukah mereka menjawab keresahan warga dan memastikan proyek ini berjalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat kecil?

Editor : Irfan Ramdiansyah