Pedagang Pasar Wisata Pangandaran Minta Kepastian Nasib Jelang Rencana Pembongkaran

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran yang akan mengalihfungsikan Pasar Wisata (PW) menjadi lahan parkir memicu kekhawatiran para penghuni dan pedagang di kawasan tersebut. Meski tidak menolak rencana tersebut, mereka menuntut kejelasan mengenai nasib mereka ke depan.

Ketua Persatuan Pedagang Kabupaten Pangandaran, Aher Setiawan, menyampaikan bahwa pihaknya memahami sepenuhnya bahwa Pasar Wisata merupakan aset milik pemerintah daerah. Oleh karena itu, jika memang hendak dibongkar atau diratakan, pihaknya tidak mempersoalkan.

Namun, Aher menegaskan bahwa hak dan masa depan para pedagang yang telah puluhan tahun menetap di kawasan tersebut harus menjadi perhatian utama Pemkab Pangandaran.

“Tentunya ini harus jelas mau dibikin apa, dan bagaimana nasib kami setelahnya,” ujarnya saat ditemui pada Minggu (13/4/2025).

Aher mengungkapkan, pihaknya berencana mengajukan permohonan audiensi dengan Bupati Pangandaran guna membahas secara langsung rencana pembongkaran tersebut.

“Kami ingin bertanya langsung, apa yang akan terjadi. Jangan sampai kami hanya diberi informasi sepihak,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi para pedagang jika memang pembongkaran dilakukan.

“Kalau memang akan dialihfungsikan, kami minta ada solusi. Jangan sampai kami kehilangan mata pencaharian. Kemakmuran warga dan pedagang harus diperhatikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Aher menjelaskan bahwa sebagian besar penghuni Pasar Wisata adalah pedagang yang dulunya direlokasi dari kawasan pantai sejak era Presiden Soeharto. Sayangnya, pemindahan tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena lokasi pasar cenderung sepi dari pembeli.

“Seiring waktu, fungsi kawasan ini pun menjadi tumpang tindih. Bangunannya makin tidak terawat, dan akhirnya terbengkalai seperti sekarang,” terangnya.

Ia menambahkan, sejauh ini belum ada kejelasan resmi dari pihak pemerintah daerah mengenai rencana pembongkaran tersebut. Bahkan belum ada perwakilan pemerintah yang menemui pedagang secara langsung untuk berdialog.

“Kami hanya ingin kepastian. Jangan sampai kami hanya jadi korban dari kebijakan sepihak. Sebagai pengurus, saya pun belum bisa menjelaskan apapun kepada pedagang karena memang belum ada informasi resmi,” pungkas Aher.

Editor : Irfan Ramdiansyah