“Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.
Keempatnya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan dengan alasan kondisi kesehatan.
Perkembangan terbaru, Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). Dalam sidang tersebut, ia dijatuhi sanksi PTDH atau dipecat dari keanggotaan Polri.
Kasus ini diduga terjadi sepanjang periode 2025-2026. Penyidik mendalami dugaan penggunaan server Lawful Interception Management System (LIMS) untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa melalui proses verifikasi.
Tak hanya Presiden Prabowo, dugaan penyadapan disebut juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, LSM hingga kalangan pengusaha.
Atas perkara tersebut, keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun penjara serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
Proses penyidikan dan pemeriksaan etik terhadap para tersangka masih terus berjalan. Publik kini menanti bagaimana proses penegakan hukum terhadap kasus yang menyeret sejumlah jenderal tersebut.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
