PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang memilih tidak langsung datang ke Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa bumi.
Susi menilai keputusan tersebut bukan berarti Presiden tidak peduli terhadap korban bencana. Sebaliknya, menurut Susi, Prabowo memahami bahwa kedatangan pejabat di awal masa tanggap darurat justru berpotensi merepotkan proses penanganan bencana.
Hal itu disampaikan Susi melalui unggahan di media sosial sekaligus dalam keterangannya saat ditemui di kediamannya.
"Saya sangat setuju dengan pemikiran Pak Prabowo kalau kunjungan Presiden itu jangan dekat-dekat hari habis bencana, jadi ditunda. Itu benar sekali. Harusnya pejabat mengikuti pola pikir Pak Prabowo," ujar Susi, Kamis malam ( 27/8/2026).
Menurutnya, keputusan Presiden untuk tidak datang lebih awal bukan karena tidak peduli atau terlambat merespons bencana. Susi justru menilai Prabowo mempertimbangkan kondisi di lapangan agar penanganan bencana tidak terganggu.
"Jadi bukan Presiden tidak peduli, datang terlambat, tapi tahu kalau dia datang awal akan merepotkan wilayah bencana, pejabatnya, orangnya, semuanya," katanya.
Susi mengaku memiliki pengalaman ketika membantu penanganan bencana, terutama dalam urusan logistik dan pengangkutan bantuan.
Menurutnya, kehadiran tamu VIP di tengah situasi darurat dapat membuat pergerakan logistik terhambat karena banyak sumber daya harus dialihkan untuk melayani rombongan pejabat.
"Karena saya merasakan, kita kan kadang-kadang membantu logistik, pengangkutan. Kalau ada VIP, pergerakan logistik itu berhenti semua, no time," ungkapnya.
Atas dasar pengalaman tersebut, Susi menilai pejabat yang tidak memiliki tugas langsung dalam penanganan bencana sebaiknya tidak terburu-buru datang ke lokasi.
"Jadi memang sebaiknya pejabat yang tidak ada urusannya dengan bencana ya nggak usah datang awal-awal begitu. Merepotkan saja," tegas Susi.
Ia mengatakan, pejabat di kementerian masing-masing tetap dapat memantau dan membantu penanganan bencana tanpa harus langsung datang ke lokasi.
"Kan bisa bikin crisis center di kementerian masing-masing. Kalau yang urus bencana kan sudah ada BNPB," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya tidak langsung datang ke NTT setelah gempa bumi. Menurut Prabowo, kehadiran pejabat tinggi atau VIP di lokasi bencana berpotensi mengganggu konsentrasi penanganan dan distribusi bantuan.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 sebelumnya mengguncang wilayah Flores, NTT. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan pada rumah warga, fasilitas umum hingga infrastruktur.
Pemerintah kemudian mengerahkan berbagai unsur untuk melakukan penanganan dan pemulihan di wilayah terdampak.
Dukungan Susi terhadap sikap Prabowo tersebut pun kembali memunculkan perdebatan publik mengenai pola kunjungan pejabat ke lokasi bencana, antara simbol kepedulian dan kebutuhan untuk menjaga efektivitas penanganan di lapangan.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
