Tak hanya soal promosi, media sosial juga dinilai membuka ruang komunikasi yang lebih cepat antara masyarakat dan pemerintah. Warga dapat menyampaikan keluhan maupun aspirasi secara langsung tanpa harus melewati jalur birokrasi yang panjang.
Miftah menilai, pola komunikasi seperti ini membuat berbagai persoalan masyarakat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti. Bahkan, tidak jarang Bupati merespons langsung aduan warga melalui media sosial dan turun ke lapangan untuk memastikan penyelesaian masalah.
“Ini menunjukkan kehadiran pemerintah yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Miftah menegaskan bahwa pendekatan komunikasi digital tersebut sejalan dengan visi Pangandaran sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. Karena itu, ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencontoh pola komunikasi yang terbuka, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
Menurutnya, semangat promosi daerah dan pelayanan publik melalui media sosial perlu menjadi budaya baru di lingkungan pemerintahan agar hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat.
“Dengan komunikasi yang cepat, terbuka, dan dekat dengan masyarakat, cita-cita Pangandaran menuju pariwisata dunia akan semakin mudah terwujud,” pungkas Miftah Mujahid.
Sikap aktif Bupati Pangandaran di media sosial pun dinilai bukan sekadar membangun citra, melainkan menjadi jembatan komunikasi yang mampu mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat promosi daerah di tingkat nasional.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
