Tak hanya soal penolakan, Disdikpora juga membuka jalur laporan cepat. Jika ditemukan makanan bermasalah, pihak sekolah diminta segera melapor tanpa menunggu lama.
“Laporkan ke kami. Kami akan langsung turun ke sekolah dan SPPG untuk melakukan evaluasi dan perbaikan,” lanjut Soleh.
Langkah ini dinilai sebagai upaya serius pemerintah daerah dalam menjaga mutu program MBG agar tidak asal jalan. Pengawasan diperketat, dan semua pihak diminta aktif terlibat.
Yang menarik, Disdikpora juga mendorong transparansi total. Sekolah dipersilakan mengunggah kondisi makanan MBG ke media sosial, baik yang layak maupun yang bermasalah.
Artinya, publik kini bisa ikut mengawasi!
Namun, Soleh mengingatkan agar tetap objektif. Jika makanan bagus, beri apresiasi. Tapi jika bermasalah, jangan ragu untuk mengkritik secara terbuka.
“Silakan diunggah. Harus berimbang. Kalau bagus diapresiasi, kalau kurang layak ya dikritisi,” ujarnya.
Kebijakan terbuka ini sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, yang mendorong keterbukaan informasi publik tanpa ditutup-tutupi.
Dengan langkah tegas ini, Disdikpora berharap kualitas program MBG ke depan makin terjaga. Tidak ada lagi cerita makanan basi masuk sekolah, apalagi sampai dikonsumsi siswa.
Pesannya jelas, lebih baik ditolak daripada membahayakan!
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
