Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ada, sepanjang periode 2024–2025 ditemukan indikasi penyalahgunaan dana KUR di lingkungan BRI wilayah Jawa Barat. Menurutnya, temuan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, baik perbankan maupun lembaga pengawas kebijakan publik.
Hj Ida menilai, meskipun penyaluran KUR secara makro mendukung pemberdayaan UMKM, penguatan mekanisme kontrol internal tetap menjadi keharusan. Tanpa itu, risiko sosial dan ekonomi berpotensi terus muncul di tengah masyarakat.
“Penting memperkuat kontrol internal, menjaga integritas pegawai, dan meningkatkan literasi masyarakat agar penyaluran KUR tidak disalahgunakan,” lanjutnya.
Ia juga menyinggung maraknya praktik kredit informal serta fenomena bank emok yang kerap muncul akibat lemahnya sistem pembiayaan resmi yang transparan dan berpihak kepada pelaku usaha kecil.
Melalui unggahan tersebut, Hj Ida menegaskan komitmen BAKN DPR RI untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk program KUR yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil.
“Tanpa pengawasan yang kuat, kasus korupsi berpotensi terus berulang dan manfaat program tidak akan dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” tulisnya.
Hj Ida menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap rupiah dana negara harus dipastikan tepat sasaran dan benar-benar kembali kepada rakyat yang berhak.
Editor : Irfan Ramdiansyah
