PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Guna meningkatkan integritas dan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, ratusan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas yang digelar secara road show di tiap kecamatan.
Kegiatan yang diikuti oleh 93 desa ini tidak hanya melibatkan para kepala desa, tetapi juga perangkat desa yang membidangi sekretariat, keuangan, serta perencanaan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Pangandaran, Trisno, menjelaskan bahwa pelatihan ini difokuskan pada penguatan pemahaman hukum, tata kelola keuangan, serta pencegahan tindak pidana korupsi.
“Para narasumber yang kami hadirkan berasal dari lembaga penegak hukum dan pengawasan, seperti Kejaksaan Negeri Ciamis, Polres Pangandaran, Kodim 0625/Pangandaran, serta Inspektorat Kabupaten,” ujar Trisno saat ditemui di sela kegiatan pelatihan di Kantor Desa Kalipucang, Jumat (13/6/2025).
Menurutnya, Kejaksaan Negeri Ciamis memberikan materi seputar strategi pencegahan korupsi di desa.
Sementara dari Polres Pangandaran, peserta dibekali pengetahuan terkait tindak pidana korupsi (Tipikor). Kodim 0625/Pangandaran turut mengisi sesi wawasan kebangsaan, dan Inspektorat menjabarkan pentingnya pengelolaan administrasi desa yang akuntabel.
“Kegiatan ini merupakan upaya serius dari pemerintah daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai aturan hukum dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari,” tegas Trisno.
Ia mengingatkan, saat ini setiap desa mengelola anggaran yang cukup besar dari berbagai sumber. Tak hanya Dana Desa (DD), tetapi juga Alokasi Dana Desa (ADD), serta bantuan keuangan dari kabupaten dan provinsi.
“Dengan nilai anggaran yang besar, potensi penyimpangan tentu harus diantisipasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola anggaran mutlak diperlukan,” katanya.
Trisno menambahkan bahwa dalam pelatihan ini, para perangkat desa juga diberikan simulasi penyelesaian konflik administratif serta studi kasus penanganan masalah desa berdasarkan koridor hukum.
“Setiap desa pasti punya tantangan dan permasalahan masing-masing. Namun dengan kapasitas yang mumpuni, kepala desa dan perangkatnya diharapkan bisa menyelesaikan masalah secara cermat dan sesuai aturan,” ucapnya.
Pelatihan ini mendapat apresiasi dari peserta. Banyak kepala desa menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam membekali mereka menghadapi dinamika pemerintahan desa, terutama dalam hal pengelolaan dana dan pengambilan kebijakan berbasis hukum.
Dengan berlangsungnya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berharap dapat mencetak aparatur desa yang tidak hanya cakap administrasi, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen dalam melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
“Tujuan akhir dari kegiatan ini tentu adalah kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Karena ketika desa kuat dan bersih dari korupsi, pembangunan pun bisa berjalan maksimal,” pungkas Trisno.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
