Lebih lanjut, dalam instruksi kedua, Megawati menekankan pentingnya para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan siap menerima panggilan (stand by commander call).
Instruksi ini muncul di tengah dinamika politik nasional, khususnya setelah penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi," demikian isi surat tersebut.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kemendagri terkait instruksi tersebut dan pelaksanaan retreat di Magelang.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
