Resmi Mundur, Gibran Masih Bisa Dapat Rumah, Mobil hingga Pensiun Seumur Hidup?

JAKARTA, iNewsPangandaran.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) ternyata tak serta-merta membuat seluruh haknya sebagai orang nomor dua di Indonesia ikut hilang.

Meski mengakhiri masa jabatan lebih awal, Gibran berpotensi tetap mendapatkan uang pensiun hingga 100 persen dari gaji pokok terakhir, berikut sejumlah fasilitas dari negara.
Gibran diketahui telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).

Ketentuan mengenai hak mantan wakil presiden tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam penjelasan Pasal 6 UU tersebut, pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Kecuali, MPR secara tegas menetapkan pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.

Artinya, status pemberhentian menjadi salah satu hal penting yang menentukan hak keuangan mantan wakil presiden.

Pasal 6 ayat (2) secara tegas menyebutkan, besaran pensiun pokok bagi presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir saat masih menjabat.

"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," demikian bunyi ketentuan tersebut.

Tak hanya uang pensiun, mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan pegawai negeri.
Fasilitas yang disediakan negara pun tidak sedikit.

Di antaranya biaya rumah tangga yang meliputi kebutuhan air, listrik, dan telepon. Negara juga menanggung biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.

Selain itu, mantan wapres berhak memperoleh rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya serta satu unit kendaraan milik negara berikut pengemudinya.

Ketentuan tersebut juga mengatur waktu pemberian hak-hak tersebut. Pembayaran uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, hingga perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Bahkan, Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 turut mengatur hak mantan presiden dan wakil presiden untuk memiliki staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri.

Dengan demikian, pengunduran diri Gibran bukan satu-satunya faktor penentu hilangnya atau tetap berlakunya hak-hak tersebut. Status resmi pemberhentian dan ketentuan hukum yang berlaku menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Editor: Irfan Ramdiansyah