Hj Ida Nurlaela Wiradinata Dorong Perbaikan Tata Kelola KUR BRI di Jawa Barat

BANDUNG, iNewsPangandaran.id - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sejatinya menjadi instrumen negara untuk mendorong keadilan ekonomi kembali mendapat sorotan. Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj Ida Nurlaela Wiradinata, mendesak PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) agar lebih serius membenahi tata kelola penyaluran KUR, khususnya di wilayah Jawa Barat.

Sorotan tersebut disampaikan Hj Ida saat kunjungan kerja BAKN DPR RI bersama jajaran BRI di Padalarang, Jawa Barat, Rabu (28/1/2026). Pernyataan itu juga disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi Hj Ida Nurlaela Wiradinata pada Rabu (28/1/2026).

Baca Juga

Bukan Sekadar Medsos, Ida Nurlaela Dorong Digitalisasi Jadi Alat Sejahterakan Desa

Dalam unggahannya, Hj Ida menekankan pentingnya pengawasan ketat agar dana KUR tidak melenceng dari tujuan awalnya sebagai instrumen keadilan ekonomi.

“KUR adalah instrumen negara untuk keadilan ekonomi. Tapi tanpa pengawasan yang kuat dan integritas yang dijaga, bisa berubah menjadi ladang penyimpangan. Di sinilah kami ingin memastikan uang rakyat kembali ke rakyat, bukan bocor,” tulis Hj Ida, dikutip dari akun Instagram pribadinya.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang ada, sepanjang periode 2024–2025 ditemukan indikasi penyalahgunaan dana KUR di lingkungan BRI wilayah Jawa Barat. Menurutnya, temuan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, baik perbankan maupun lembaga pengawas kebijakan publik.

Hj Ida menilai, meskipun penyaluran KUR secara makro mendukung pemberdayaan UMKM, penguatan mekanisme kontrol internal tetap menjadi keharusan. Tanpa itu, risiko sosial dan ekonomi berpotensi terus muncul di tengah masyarakat.

“Penting memperkuat kontrol internal, menjaga integritas pegawai, dan meningkatkan literasi masyarakat agar penyaluran KUR tidak disalahgunakan,” lanjutnya.

Ia juga menyinggung maraknya praktik kredit informal serta fenomena bank emok yang kerap muncul akibat lemahnya sistem pembiayaan resmi yang transparan dan berpihak kepada pelaku usaha kecil.

Melalui unggahan tersebut, Hj Ida menegaskan komitmen BAKN DPR RI untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk program KUR yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil.

“Tanpa pengawasan yang kuat, kasus korupsi berpotensi terus berulang dan manfaat program tidak akan dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” tulisnya.

Hj Ida menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap rupiah dana negara harus dipastikan tepat sasaran dan benar-benar kembali kepada rakyat yang berhak.

Editor : Irfan Ramdiansyah