Polemik Dana Triliunan, Dedi Mulyadi Tantang BPK Audit Kas Pemprov Jabar!
BANDUNG, iNewsPangandaran.id - Suasana politik Jawa Barat mendadak panas membara! Dugaan dana APBD Jabar sebesar Rp4,1 triliun yang disebut-sebut “mengendap” di bank bikin geger publik. Tapi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) tak tinggal diam ia langsung “tancap gas” turun tangan sendiri!
Pagi tadi, Jumat (24/10/2025), Dedi dengan wajah serius dan langkah mantap datang ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, di Jalan Moh Toha, Bandung. Tujuannya cuma satu, meminta audit menyeluruh terhadap kas keuangan Pemprov Jabar.
“Hari ini kita ke BPK untuk meminta dilakukan pendalaman audit terhadap kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegas Dedi di depan awak media, dengan nada lantang penuh keyakinan.
Langkah berani ini diambil setelah sebelumnya Demul lebih dulu mendatangi Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia (BI) untuk mencocokkan data dana “misterius” yang disebut mengendap di bank.
Menurutnya, publik jangan disuguhi data mentah tanpa audit. “Harus ada kejelasan, jangan sampai masyarakat disesatkan oleh data yang belum diverifikasi,” ujarnya lagi.
Gonjang-ganjing ini bermula dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengutip data dari Bank Indonesia. Dalam laporannya, disebutkan ada dana APBD Jabar Rp4,1 triliun yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito.
Namun, Demul langsung membantah keras! Ia menyebut, laporan itu tidak benar dan tidak akurat. “Tidak ada dana APBD yang mengendap dalam bentuk deposito. Yang tersimpan hanya Rp2,4 triliun dan itu kas aktif, bukan deposito!” katanya dengan nada tegas.
Dedi menjelaskan, dana tersebut berada dalam bentuk giro, bukan deposito seperti yang ramai diberitakan. “Uang itu bisa digunakan kapan saja untuk kebutuhan belanja daerah,” imbuhnya.
Ia juga mengungkapkan, deposito hanya dimiliki BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan sifatnya “on call” alias bisa dicairkan kapan saja jika dibutuhkan.
Demul menegaskan bahwa dana yang ada di bank itu bukan uang tidur, melainkan bagian dari manajemen keuangan daerah untuk memastikan belanja modal berjalan lancar dan tepat waktu.
“Belanja yang baik itu belanja yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kita prioritaskan belanja modal daripada belanja barang dan jasa,” ujar sang gubernur yang dikenal ceplas-ceplos itu.
Ia menambahkan, dana Rp2,4 triliun tersebut disiapkan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik menjelang akhir tahun anggaran.
Langkah audit yang diminta Dedi pun bukan main-main. BPK Jabar akan melakukan audit menyeluruh terhadap arus kas daerah. Semua transaksi bakal diperiksa hingga ke akar-akarnya.
“Pemeriksaan ini penting agar output, outcome, dan manfaat publiknya bisa terukur. Dan yang punya kewenangan memeriksa arus kas pemerintah daerah itu hanya dua: BPK dan BPKP,” tegas Dedi tanpa tedeng aling-aling.
Audit ini rencananya akan berlangsung hingga akhir tahun 2025, dan hasilnya diumumkan pada April 2026 mendatang.
Di akhir pernyataannya, Demul dengan lantang menegaskan bahwa keuangan Pemprov Jabar terbuka lebar bagi siapa pun yang ingin tahu. “Langkah ini untuk menjawab semua tudingan.
Anggaran Jawa Barat transparan, bisa diakses siapa pun. Saya bahkan sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap kesempatan,” tuturnya sambil tersenyum tipis.
Dengan langkah berani ini, publik kini menunggu hasil audit BPK yang bakal jadi pembuktian apakah benar ada dana jumbo Rp4,1 triliun yang ‘ngendon’ di bank, atau hanya isu liar yang mengguncang jagat pemerintahan Jabar.
Yang jelas, gaya Dedi Mulyadi kali ini menunjukkan bahwa dirinya bukan tipe pemimpin yang diam saat diserang isu panas. Gerak cepat, tegas, dan frontal! Dan publik pun bersorak: “Lanjutkan, Demul! Buktikan siapa yang main-main dengan uang rakyat!”
Editor : Irfan Ramdiansyah