21 Layanan Kesehatan Tidak Ditanggung BPJS di RSUD Pandega Pangandaran

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id – RSUD Pandega Pangandaran mengumumkan bahwa terdapat 21 jenis pelayanan kesehatan yang tidak masuk dalam cakupan pembiayaan BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 52.
BPJS Kesehatan sendiri merupakan program jaminan kesehatan nasional yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan medis.
Namun, tidak semua jenis penyakit dan pelayanan kesehatan dijamin oleh program ini.
Berikut adalah 21 jenis pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan di RSUD Pandega Pangandaran:
1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
3. Pelayanan atas penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja yang sudah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
4. Pelayanan yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas hingga batas pertanggungan yang ditetapkan sesuai peraturan.
5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
6. Pelayanan medis untuk tujuan estetik.
7. Layanan untuk mengatasi infertilitas.
8. Perawatan ortodonti atau perataan gigi.
9. Gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat atau alkohol.
10. Gangguan kesehatan akibat tindakan sengaja menyakiti diri sendiri atau aktivitas berisiko tinggi.
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum terbukti efektif secara medis.
12. Pengobatan dan tindakan medis yang bersifat eksperimental.
13. Alat dan obat kontrasepsi serta produk kosmetik.
14. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
15. Pelayanan akibat bencana dalam masa tanggap darurat atau kejadian luar biasa/wabah.
16. Pelayanan terhadap kejadian yang seharusnya dapat dicegah.
17. Pelayanan kesehatan dalam kegiatan bakti sosial.
18. Pelayanan bagi korban tindak pidana seperti penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang yang sudah dijamin oleh skema pendanaan lain.
19. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.
20. Pelayanan lain yang tidak berhubungan dengan manfaat jaminan kesehatan BPJS.
21. Pelayanan yang sudah ditanggung oleh program lain.
Masyarakat peserta BPJS Kesehatan diharapkan memahami ketentuan ini agar tidak mengalami kendala dalam mengakses layanan medis. Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat menghubungi fasilitas kesehatan atau kantor BPJS terdekat di wilayah Pangandaran.
Editor : Irfan Ramdiansyah