Bupati Pangandaran Difitnah, Kader PDIP Bersuara

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id – Sejumlah media online baru-baru ini memberitakan informasi yang diduga mengandung fitnah terhadap Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, serta Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi (KDM).

Berita tersebut dinilai telah dipelintir dan dimanipulasi oleh oknum wartawan serta narasumber dengan tujuan tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran Resmi Melaporkan Akun Facebook "Dakocan Aprilian" ke Polres

Kader PDIP Pangandaran, Rohimat Resdiana, menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta. Ia menjelaskan bahwa tudingan tersebut berkaitan dengan pertemuan antara Bupati Pangandaran dan KDM di RM. The Joglo serta Markopi Pangandaran pada 31 Januari 2025.

“Faktanya, pertemuan itu adalah acara terbuka yang dihadiri banyak masyarakat, termasuk pedagang yang berinteraksi langsung dengan KDM. Tidak ada pembahasan mengenai isu Tanjung Cemara yang tengah ramai diperbincangkan. Yang dibahas adalah penataan objek wisata, Dewan Kebudayaan, serta persiapan pernikahan putra bungsu Bupati Pangandaran,” ujar Rohimat.

Namun, menurutnya, segelintir oknum wartawan dan narasumber diduga menyebarluaskan berita bohong yang menyesatkan dan berpotensi memicu kegaduhan di masyarakat.

Baca Juga

Tim 9 PDI Perjuangan Pangandaran Menuntut KPU Segera Lakukan Klarifikasi Terkait Kesalahan Flyer

Hal ini bertentangan dengan prinsip jurnalistik yang seharusnya mengedepankan profesionalisme, etika, serta kode etik jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Lebih lanjut, Rohimat menyoroti pentingnya mematuhi prinsip jurnalistik dalam menyampaikan berita, di antaranya:

- Menyampaikan informasi yang benar dan tidak memihak.

Baca Juga

Pilkada Pangandaran 2024 Harus Bersih Dari Mahar Kepada Partai - Partai Politik

- Tidak membuat berita bohong, fitnah, atau pencemaran nama baik.

- Menghormati hak privasi narasumber.

- Tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Baca Juga

Ketua DPD KNPI Pangandaran Rohimat Resdiana, Apresiasi Anggota DPRD yang Hadir Saat Paripurna

- Menyajikan berita secara berimbang dan tidak mencampurkan fakta dengan opini.

Rohimat menegaskan bahwa penyebaran berita bohong atau hoaks dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 263 KUHP, yang mengatur tentang penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerusuhan.

Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga enam tahun serta denda kategori V. Selain itu, Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang mengandung berita bohong dan menimbulkan keresahan di masyarakat dapat dipidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

Baca Juga

Ketua DPD KNPI Pangandaran Apresiasi Kinerja Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pangandaran

Tak hanya itu, beberapa pemberitaan juga mencatut nama Tjahya Santoso dan menuduhnya sebagai "mafia tanah" tanpa adanya bukti hukum yang sah. Tuduhan semacam ini bisa dikategorikan sebagai fitnah dan ujaran kebencian, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 jo. Pasal 311 KUHP. Rohimat mengimbau masyarakat untuk tetap berpikir jernih dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang mengandung unsur hoaks, fitnah, serta provokasi.

“Kita harus mengedepankan prinsip tabayun (klarifikasi) agar informasi yang diterima benar-benar objektif, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta bersama-sama menjaga kondusivitas di Kabupaten Pangandaran agar tidak mudah terpecah belah oleh berita yang tidak benar.

Editor : Irfan Ramdiansyah