Tuntut Kejelasan, Perangkat Desa di Pangandaran Kompak Copot Seragam Berlogo Kemendagri

PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Bentuk protes terhadap Pemerintah Pusat, perangkat desa di Pangandaran copot seragam yang ada logo Kemendagri. Aksi tersebut, dilakukan oleh para perangkat desa di 93 Desa wilayah Kabupaten Pangandaran Jawa Barat.

Salah satunya dilakukan sejumlah perangkat di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang, Senin (18/3/2024).

Baca Juga

Bupati Pangandaran Undang Sekertaris dan Kepala Desa,Bahas ADD dan TPAPD Yang Belum Cair

Ketika masuk ngantor, mereka kompak tidak memakai pakaian seragam perangkat berlogo Kemendagri RI yang biasa dipakai. Karena seragamnya tidak dipakai, mereka pun terlihat seperti warga biasa lainnya.

Menurut salah satu perangkat di Desa Ciganjeng, Kemih menyampaikan, seharusnya memang sebagai perangkat harus memakai seragam sesuai aturan pemerintah.

"Cuman, ini kita lakukan sebagai bentuk protes kita sebagai perangkat desa terhadap pemerintah pusat," ujar Kemih ke wartawan di kantor desanya, Senin (18/3/2024) pagi.

Karena, di pakaian seragam perangkat desa itu ada logo Kemendagri-nya. Namun, secara pengakuan itu tidak jelas.

"Kita belum diakui secara resmi oleh pemerintah pusat. Makanya, kita melakukan aksi tidak memakai baju seragam," katanya.

Meskipun demikian, Ia bersama perangkat desa lain tetap masuk kerja dan tetap melayani masyarakat sesuai kewajiban.

"Walaupun secara hati nurani ada rasa handeueul (kesal kecewa). Karena, secara hak TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa) kita dari pemerintah daerah Kabupaten pun tidak dibayarkan," ucap Kemih.

Kini Kemih hanya bisa berharap, Ia dan perangkat desa lain kedepannya ada pengakuan dari pemerintah pusat.

"Tolonglah akui kami, karena bagaimanapun kita sebagai pemerintah desa adalah garda terbawah dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan." ujarnya.

"Karena, status kita sendiri belum jelas seperti apa. Apakah kita masuknya ASN, apakah P3K?," tambahnya.

Sementara, Ia dan perangkat desa lainnya dituntut memakai seragam seperti ASN tapi statusnya belum jelas.

"Makanya, kita memprotes, tolonglah akui kami dari segi status seperti apa yang kami inginkan,"harapnya.

Sementara itu, menurut Ketua PPDI Kabupaten Pangandaran Dede Wahyu mengatakan, bukan hanya di Pangandaran saja, ini gerakan nya gerakan nasional sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan status perangkat desa.

"Selama ini belum ada kejelasan, yang pasti dalam regulasi undang-undang desa. maupun Asn bahwa kami perangkat desa ataupun kepala desa tidak jelas, apakah termasuk ASN atau P3K atau yang lainnya itu tidak ada kejelasan," katanya.

Dan hasil dari rapat koordinasi nasional, " Kita akan melakukan aksi ke Jakarta untuk menuntut kejelasan status kepegawaian perangkat desa ataupun kepala desa," pungkasnya.

Editor : Irfan Ramdiansyah