Dewan Pers Siapkan Aplikasi Pengaduan Bagi Masyarakat Terhadap Pelbagai Masalah Pemberitaan

JAKARTA, iNews.id - Untuk memudahkan pengaduan masyarakat, terhadap pelbagai masalah pemberitaan, Dewan Pers akan segera meluncurkan aplikasi pengaduan. Dewan Pers akan terus meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, Dewan Pers akan terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang akan mengadu.

Baca Juga

Cetak Jurnalis Profesional, IJTI Jabar Gandeng Dewan Pers Gelar UKJTV di Pangandaran

“Ini upaya kami untuk terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang akan mengadu ke Dewan Pers,” kata Yadi Hendriana, Selasa (6/9) di Jakarta.

Yadi juga menambahkan, selama ini Dewan Pers telah menyediakan layanan bagi masyarakat yang mengadukan masalah pemberitaan dan pers, mulai dari surat menyurat secara langsung maupun secara daring.

Dan upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat ini,akan terus dilakukan Dewan Pers dan tidak akan berhenti, termasuk dengan menyiapkan aplikasi. Begitupun penanganan pengaduannya akan terus ditingkatkan, baik kuantitas dan kualitasnya.

Baca Juga

Kawal Pemilu 2024 IJTI Resmi Teken MoU dengan KPU RI, "Jurnalisme Positif Untuk Pemilu Damai"

“Saat ini Kami lakukan penanganan pengaduan masyarakat secara tatap muka luring dan daring. Kami melibatkan para analis jurnalis senior,” ujarnya.

Selama bulan Agustus 2022 saja, Dewan Pers telah menyelesaikan 37 kasus pengaduan. Sebanyak 4 kasus selesai dengan risalah kesepakatan, 3 kasus diselesaikan dengan pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR).

Lalu 27 kasus diselesaikan melalui surat dan 3 kasus diarsipkan. Media yang dinilai melanggar etika jurnalistik wajib memberikan hak jawab/hak koreksi dan beberapa media diminta menyampaikan maaf secara terbuka kepada publik.

“Sesuai undang-undang, media tidak memuat kewajiban hak jawab ini bisa didenda Rp500 juta,” ungkap Yadi.

Sejak Januari hingga akhir Agustus 2022, Dewan Pers sudah menerima 491 kasus aduan. Sebanyak 370 kasus (75,6%) sudah selesai penanganannya, sisanya 121 kasus pengaduan dalam proses penyelesaian.

Ditargetkan hingga akhir 2022, sedikitnya 90% kasus aduan dapat diselesaikan. Secara umum jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan media adalah tidak melakukan uji informasi, tidak melakukan konfirmasi, dan menghakimi.

Dewan Pers mengimbau kepada seluruh media berbagai platform agar menjaga kehidupan pers yang sehat. Semua media diharapkan menjunjung tinggi etika dan patuh pada norma-norma sosial maupun agama yang disepakati bersama yang berlaku di masyarakat.

Saat ini masih banyak konten media yang berpotensi melanggar etika jurnalistik. Untuk itu, Dewan Pers juga meminta masyarakat agar ikut memantau sajian tidak sehat tersebut dan melaporkannya ke Dewan Pers dengan bukti yang ada.

Editor : Irfan Ramdiansyah