PANGANDARAN, iNewsPangandaran.id - Aspirasi masyarakat terhadap pembangunan tak pernah surut. Jalan mulus, pelayanan kesehatan, pendidikan berkualitas hingga lapangan pekerjaan tetap menjadi harapan rakyat. Namun, bagaimana pemerintah daerah bisa mewujudkannya jika kemampuan fiskal justru semakin terbatas akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat?
Persoalan tersebut menjadi sorotan Fredy, pengamat kebijakan publik. Menurutnya, keterbatasan anggaran jangan sampai membuat otonomi daerah kehilangan makna.
Dia menilai, pemerintah daerah menghadapi dilema. Di satu sisi, tuntutan masyarakat terus meningkat, sementara di sisi lain ruang fiskal semakin sempit. Padahal, pemerintah tetap dituntut memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
"Jangan sampai rakyat terus diminta bersabar menunggu pembangunan, sementara pemerintah daerah terus dibebani tanggung jawab tanpa dukungan anggaran yang memadai. Otonomi daerah jangan hanya besar dalam kewenangan, tetapi kecil dalam kemampuan membiayai kebutuhan rakyat," tegas Fredy.
Menurutnya, desentralisasi kewenangan harus berjalan seiring dengan desentralisasi fiskal. Hal ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Fredy mengingatkan, daerah dengan PAD besar tentu memiliki kemampuan berbeda dibandingkan daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat. Karena itu, kebijakan efisiensi anggaran harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
"Aspirasi rakyat tidak pernah mengenal kata efisiensi. Jalan rusak tetap harus diperbaiki, pelayanan kesehatan tetap harus berjalan, dan pendidikan tetap harus diperhatikan. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
Di tengah kondisi tersebut, Fredy mendorong pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah strategis.
Pertama, memprioritaskan pembangunan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan.
Kedua, mengoptimalkan PAD tanpa membebani masyarakat kecil. Ketiga, mengevaluasi belanja daerah dengan memangkas kegiatan seremonial dan pengeluaran yang tidak mendesak.
Keempat, membuka peluang investasi dan kerja sama pembangunan. Kelima, memperjuangkan pemerataan alokasi TKD kepada pemerintah pusat. Keenam, memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Ketujuh, mengevaluasi dan menyesuaikan RPJMD dengan kondisi fiskal terkini.
Kedelapan, menyusun roadmap mitigasi belanja daerah sebagai langkah penyehatan keuangan daerah.
Fredy juga meminta pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan daerah agar kebijakan pengurangan atau penyesuaian TKD tidak memperlebar kesenjangan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
"Jangan sampai otonomi daerah hanya menjadi kewenangan di atas kertas. Daerah diberi tanggung jawab mengurus rakyat, tetapi ruang fiskalnya justru semakin dipersempit," tandasnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan diukur dari banyaknya program atau besarnya anggaran, melainkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah harus realistis menentukan prioritas, tetapi tidak boleh kehilangan keberpihakan kepada rakyat.
Sebab, masyarakat tidak membutuhkan sekadar janji pembangunan. Mereka membutuhkan jalan yang layak, pelayanan publik yang baik, kesempatan ekonomi dan kesejahteraan.
Pada akhirnya, Salus Populi Suprema Lex Esto, kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Otonomi daerah bukan sekadar kewenangan mengurus pemerintahan, tetapi tanggung jawab menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Editor : Irfan Ramdiansyah
Artikel Terkait
